Sabtu, 28 Muharam 1436 (Jumat, 21 November 2014)
Loading

Investor Lirik Taman Nasional di Kalimantan Barat dan Pulau Seribu

 
Investor Lirik Taman Nasional di Kalimantan Barat dan Pulau Seribu

Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali akan menyerahkan pengelolaan sejumlah kawasan hutan konservasi di Kalimantan Barat dan Kepulauan Seribu kepada 50 perusahaan swasta. Hal itu untuk memaksimalkan profit dengan menjadikan wilayah konservasi sebagai kawasan pariwisata (ekowisata).

"Sebanyak 50 perusahaan telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemenhut. Mereka berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan ekowisata. Selanjutnya adalah implementasi," kata Kepala Pusat dan Informasi Kementerian Kehutanan Mashyud seusai acara pameran IndoGreen Forestry Expo 2011 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (17/4).

Mashyud menambahkan, saat ini para investor tersebut mempelajari paket-paket di wisata nasional. Mereka tengah mengkaji potensi-potensi apa saja yang ada untuk dikembangkan dan dikerjasamakan. "Pulau seribu itu merupakan pintu gerbang. Kita ini akan mengembangkan. Ada beberapa pulau dan masing-masing pulau ada kelebihannya. Ada diving, pengembangbiakan karang, penyu, dan lainnya," ujar Mashyud.

Menurut Mashyud, pengelolaan taman nasional oleh swasta tidak dilarang. Hal itu justru telah diatur dalam peraturan perundangan. Pihak swasta dimungkinkan berperan dalam pengembangan taman nasional di ekowisata.

"Konsep taman nasional harus dikelola swasta. Kami ingin swasta membangun pusat pariwisata. Taman nasional akan dijadikan seperti di Puncak," katanya.

Sebelumnya, Kemenhut menyerahkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak kepada pihak swasta PT Antam dan Chevron. Keterlibatan dua perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan itu dikejam oleh sejumlah pengamat lingkungan. Namun, Mashyud menolak bahwa Kemenhut telah memberiknz pengelolaan kepada dua perusahaan swasta itu.

"Keterlibatan swasta dalam pengelolaan taman nasional diatur dalam Undang-Undang. Tapi, kalau di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kemenhut belum memberikan izin kepada pihak swasta manapun. Memang ada yang bantu melalui Corporate Social  Responsibility (CSR) nya merehabilitasi seperti Antam. Bukan diberikan hak mengelolanya. Dia membantu rehabilitasi TNGHS," tukas Mashyud.

Selain pengelolaan sejumlah taman nasional, lanjutnya, ada investor yang mau kembangkan mesin rakitan penelitian dan pengembangan kehutanan. Pengembangan mesin rakit ini untuk memilah bibit pohon. Hanya saja, Mashyud belum mau membuka nilai investasi dari para investor tersebut.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com

Dibaca 1.182 kali

Tulis komentar Anda !



Ads

Adsense Indonesia